Mimika – DPC GMNI kabupaten Mimika meminta pemerintah kabupaten Mimika agar menaruh perhatian khusus terhadap karyawan moker di kabupaten Mimika.
“Karyawan mogok kerja Freeport Indonesia ini sudah berlangsung sejak 2017 hingga 2024 namun belum diberikan perhatian khusus,” ucap
Christon Lanny Kafiar, kader GMNI kabupaten Mimika, Jumat (4/10).
PT Freeport Indonesia hingga kini belum berikan jawaban kepada karyawan moker di kabupaten Mimika. Hal ini berdampak ke keluarga karyawan, anak moker yang putus sekolah hingga ada juga yang depresi.
Christon Lanny Jafiar meminta agar pemerintah jangan hanya fokus pada Pilkada 2024 saja, tetapi juga bisa melihat karyawan moker PT Freeport Indonesia di kabupaten Mimika yang belum ada penanganan khusus.
“Hingga kini belum ada perhatian khusus terhadap mereka. Pemerintah daerah menganggap sepele hal ini,” ujarnya.
Berdasarkan survei lapangan, ia menilai pemerintah menganggap biasa bahkan hak-hak mereka telah dicabut. Kuat dugaan banyak perekrutan tenaga karyawan dari luar yang mengakibatkan pengangguran di kabupaten Mimika meningkat.
Ia meminta agar pemerintah segera menindaklanjuti ini, jangan hanya kuota PNS yang dibesarkan, tetapi ada perhatian khusus terhadap penerimaan karyawan di PT Freeport Indonesia.
“Pemerintah daerah jangan hanya fokus pemekaran kabupaten Mimika dan lain-lain, tetapi nasib karyaaan moker ini harus diberikan perhatian khusus,” pungkasnya.
