TERNATE – Rencana Kenaikan insentif RT/RW, Honor PTT dan Petugas sampah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Tetnate dapat sorotan karena diduga adanya Konspirasi politik pada momen Pilkada serentak Tahun 2024.
Pasalnya, apa yang dilakukan pemkot tersebut terkesan tiba-tiba dan disampaikan oleh Sekertaris Kota (Sekkot) Rizal Marsaoly bahwa rencana kenaikan insentif RT/RW dan Honor PTT dan Petugas sampah tersebut sudah disiapkan oleh Walikota Tauhid Soleman jauh sebelumnya.
Terkait hal tersebut Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Ternate langsung angkat bicara dan menanggapi bahwa apa yang disampaikan Sekktot Rizal Marsaoly diduga seolah-olah Sekkot Ternate itu memihak pada Tauhid Soleman yang saat ini kembali mencalonkan diri sebagai Incumbent.
“Langkah pemkot Ternate dengan menaikkan insentif RT/RW dan Honor PTT serta petugas sampah itu seperti telah dibungkus dengan kepentingan politik.
Kenapa baru sekarang dan itu jarus disampaikan disaat moment politik 2024.” Ucap Ketua Cabang GMNI Ternate Ismawan F. Baguna kepada sejumlah awak media, Jumat (18/10/2024).
Seharusnya, lanjut Isnawan, pernyataan itu disampaikan Pemkot Ternate jauh sebelum momentum politik. Inikan aneh dan seakan-akan paslon pertahana sudah tidak ada jurus yang jitu untuk meyakinkan masyarakat pada momentum pilkada ini.
“Kan kemarin bapak Rizal bilang bahwa ini sudah direncanakan oleh wali kota dibawah kepimpinan Tauhid Soleman, tapi kok baru disampaikan sekarang,” ujarnya.
la menekankan, pernyataan Rizal Marsaoly selaku Sekretaris Kota (Sekkot) diduga sudah terlalu politis. bahkan Ketua Cabang GMNI Ternate menyebutkan bahwa, pernyataan Rizal seolah-olah dirinya seperti baru saja diangkat sebagai Sekkot.
hal ini diduga telah dipolitisir, sebab kenapa, Tauhid Soleman sejak dirinya dilantik sebagai Wali Kota hingga diakhir masa jabatan beliau tidak pernah sentil soal kenaikan insentif RT/RW dan Honor PTT dan petugas sampah. Jadi kalau bukan kebijakan yang dipolitisir lalu apa,” ujarnya.
Bahkan lebih parah lagi, berdasarkan dengan fakta di lapangan, banyak Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) para petugas P3K banyak yang belum terbayarkan. Hal itu terbukti dan terjadi serta meresahkan sejumlah P3K yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Ternate seperti yang diberitakan baru-baru ini oleh sejumlah media online,” sambung Ismawan.
“Kalau saya mau katakan jujur kenapa baru sekarang hal ini dikatakan padahal kita tau sendiri ini momentum Politik, kan sangat disayangkan, padahal hingga periode terakhir masa kepemimpinan Tauhid Soleman ini, masih banyak petugas P3K yang resah karena hak mereka belum sepenuhnya terselesaikan atau belum dituntaskan” tutupnya mengakhiri.#tim/red
