ALOR, NTT — Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Alor mengekspresikan penolakan terhadap kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Kabupaten Alor. Ketua Cabang GMNI Alor, Bung Louwen Kofalamun, menyampaikan kekecewaannya terhadap pemerintahan Jokowi yang dinilai telah merusak tatanan demokrasi di Indonesia.
Dalam pernyataannya, Bung Louwen menegaskan bahwa tindakan pemerintah yang tidak transparan dan minim partisipasi publik telah menggerogoti nilai-nilai demokrasi. Praktek Nepotisme Jokowi pun terlalu kental dalam beberapa tahun belakangan ini. Hal-hal semacam itu telah menjadi masalah serius dalam kacamata GMNI Alor, sehingga rezim saat ini dinilainya pantas untuk diganjar kartu merah.
Berikut Penyataan Sikap GMNI Alor Yang Menolak Jokowi
Menerima kehadiran Jokowi dan menolak kehadiran Jokowi adalah hak yang sama dijamin oleh konstitusi.
Sebagai warga negara, anda berhak memilih dan memilah pada media yang mana anda menyatakan pikiran sesuai dengan hati nurani anda. Karena anda adalah pemegang kedaulatan tertinggi, Presiden hanya memegang kekuasaan pemerintahan yang dimandatkan oleh rakyat melalui proses Pemilihan Umum.
Presiden dapat diberhentikan atas usul DPR, sementara kedaulatan anda sebagai warga negara tidak dapat dicabut oleh Presiden. Oleh karena itu, ketika Presiden tidak lagi amanah pada cita-cita konstitusi maka anda sebagai warga negara bebas menggunakan hak untuk menyatakan pendapat.
Menurut beta, pemerintahan Jokowi adalah rezim yang begitu nyata merusak tatanan demokrasi dalam satu dekade terakhir. Praktik merusak demokrasi tergambar melalui pola pembajakan terhadap produk legislasi, dimulai dari pengesahan UU Cipta Kerja, kekuasaan KPK dilemahkan melalui revisi UU KPK, skandal putusan MK untuk meloloskan Gibran sebagai wakil presiden, kontroversi usia calon gubernur yang muaranya pada kepentingan Kaesang Pangarep, putra kedua Jokowi dan masih banyak lagi. Keseluruhannya menampakan bagaimana hukum dijarah dan dikendalikan oleh kekuasaan.
Maka dalam momentum kunjungan kerja Presiden Jokowi di Kabupaten Alor, GMNI menyatakan dengan kemerdekaannya menolak dan memberikan kartu merah terhadap “Nawadosa” Jokowi.
–Louwen Kofalamau, Ketua DPC GMNI Alor, NTT.
