Bantaeng – Puluhan orang gabungan dari berbagai aliansi dan elemen menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Kabupaten Bantaeng, Rabu (18/12/2024).
Massa aksi berasal dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Koskar PPB serta Komunitas Rumah Baca Panrita Manurung (RBPH) bersama sejumlah petani yang tergabung Aliansi Pemuda dan Petani Bantaeng.
Secara bergantian perwakilan mahasiswa mewakili organisasi mereka menyampaikan orasi mereka dengan menggunakan mobil kontainer. Dalam tuntutannya mereka meminta pernyataan sikap dari DPRD Bantaeng terkait melambungnya harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi, serta terjadinya kelangkaan di sejumlah wilayah.
Para mahasiswa menyampaikan tiga tuntutan yakni, mendesak evaluasi terhadap kinerja distributor dan pengecer. Evaluasi kinerja para penyuluh dan koordinator penyuluh di tingkat Kecamatan. Serta mendesak Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) bekerja aktif proses penyaluran, dan menyeret para distributor dan pengecer yang memainkan harga serta mendesak distribusi pupuk segera dilakukan dengan harga yang sesuai yang ditetapkan.
Jabal rakhmad yg merupakan ketua DPC GMNI Bantaeng sekaligus jendral lapangan pada aksi demostrasi tersebut. Menyampaikan secara tegas dan kecewa karena anggota DPRD komisi B tidak hadir menemui massa aksi.
“Kami merasa kecewa karena tidak hadirnya komisi B DPRD kab. Bantaeng, padahal kami bersama petani sedang menghadapi polemik yang begitu serius” tegas jendlap Jabal rakhmad dalam orasinya.
Selain itu, firdaus saha perwakilan petani yang ikut dalam aksi demostrasi juga menyampaikan keresahannya terkait sulitnya para petani memperoleh pupuk subsidi di pengecer.
“Saya adalah korban yang merasakan sulitnya memperoleh pupuk di pengecer, adanya batasan jatah pupuk yang membuat saya harus menderita karena tenaman saya saat ini butuh pupuk.” Keluh petani yang berasal dari desa tombolo.
Setelah beberapa menit menduduki ruang rapat paripurna DPRD, terlihat Sekretaris Dewan (Sekwan) Azwar Bakri datang menemui mahasiswa, Kedatangan Sekwan sempat ditolak. Para demostran tetap ingin bertemu dengan anggota Komisi B dan pimpinan DPRD.
Beberapa saat para mahasiswa dan Sekwan terlibat debat di ruang paripurna. Setelah mendapat jaminan dari sekwan, mereka bersedia tertib dan tenang, sambil menunggu anggota DPRD yang sementara menuju gedung DPRD. Bahkan para mahasiswa melakukan salat duhur berjamaah di ruang rapat paripurna.
